Potensi Banjir dan Longsor di Jabar Lebih Parah Daripada Sumatera, Walhi Ungkap Penyebabnya

JAKARTA, 3 Desember 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi Jabar) menyebut provinsi tersebut juga berpotensi diterjang banjir bandang dan longsor, seperti yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bahkan, skala bencana ekologis di Jabar dinilai lebih parah jika dibandingkan dengan tiga provinsi di ujung barang Indonesia.

Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin Iwang mengatakan bahwa provinsi tersebut memiliki kerentanan bencana alam yang tingi. Sekitar 20 hektare kawasan imbuhan atau kawasan dengan daya serap air yang baik, setiap tahunnya beralih fungsi. Kondisi ini dampak maraknya izin-izin pembangunan perumahan, industri serta izin tempat wisata.

“Setidaknya bisa sampai 20 hektare per tahun seiring laju keluarnya izin mendirikan bangunan (IMB) yang terus dikeluarkan pemerintah,” kata Wahyudin, Senin (1/12).

Walhi juga menyoroti sejumlah bencana yang mungkin terjadi di Jabar, seperti tsunami, erupsi gunung berapi, banjir bandang, longsor, tanah amblas dan puting beliung. Kerentanan ini akibat semakin masifnya kerusakan lingkungan.

“Bencana ekologis tersebut sangat mungkin terjadi serupa di Jawa Barat, bahkan alam bisa lebih dari itu untuk mengingatkan kita semua. Kita tidak bisa mengelak jika alam sudah mengingatkan atas keserakahan manusia,” imbuh Wahyudin.

Sepanjang tahun 2023, Walhi mencatat ada 54 izin usaha perusahaan tambang yang statusnya sudah habis. Walhi menyebut, pemerintah tidak pernah melakukan penertiban terhadap beberapa perusahaan yang izinnya telah habis. Padahal, operasional mereka tetap berlangsung.

Lebih lanjut, pada 2024 Walhi mencatat adanya 176 titik aktivitas tambang ilegal di sejumlah titik di Jawa Barat. Wilayah dengan aktivitas tertinggi ditempati oleh Kabupaten Sumedang dengan 48 titik. Kemudian, Kabupaten Tasikmalaya 48 titik, Kabupaten Bandung 37 titik, Bogor 23 titik, Cianjur 20 titik, Purwakarta 12 titik dan Cirebon 7 titik.

Selama kurun 2023-2025, Walhi juga mencatat tren meningkatnya penyusutan tutupan hutan. Dari total seluruh kawasan hutan di Jabar, angkanya bahkan mencapai 43 persen. Salah satunya yang terdapat di bawah pengelolaan Perum Perhutani, kawasan lindung serta kawasan hutan produksi tetap dan terbatas.

Wahyudin menuturkan, kini kawasan tersebut telah menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

“Kawasan lindung dan kawasan hutan produksi tetap dan terbatas telah berubah menjadi area-area tambang, wisata, properti, hingga kegiatan yang direncanakan pemerintah pusat misalnya ekspansi geothermal,” katanya.

Adapun kawasan lain yang mengalami penyusutan, yaitu kawasan yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). Pengalihan status kawasan ini dipicu oleh kegiatan proyek strategis nasional dan untuk kepentingan Taman Wisata Alam (TWA).

“Kawasan konservasi terus menyusut, bahkan terdapat kegiatan bangunan di area konservasi dan itu dibiarkan begitu saja oleh BBKSDA. Itu ironis sekali,” sebut Wahyudin.

Walhi menilai pemerintah tidak melakukan upaya perbaikan dan pemulihan lahan kritis yang mencapai 900 hektare. Pemerintah, kata Wahyudin, masih tidak serius dalam melaksanakan reboisasi dan reforestasi atas lahan kritis tersebut.

Begitu juga dengan mitigasi bencana dan penegakan hukum yang dinilai justru mencerminkan ketidakseriusan pemerintah menjalankan fungsinya.

Hal senada diungkapkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Diungkapkannya, kawasan hutan yang masih utuh tersisa hanya sekitar 20 persen dari total kawasan hutan di provinsi tersebut. Ia menyebut, 80 persen sisanya telah habis akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan yang tak terkendali.

“Kondisi hutan di Jawa Barat yang betul-betul masih hutan kan tinggal 20 persen lagi, 80 persen kan dalam keadaan rusak,” ujarnya saat meninjau kawasan hutan di Sukabumi, Senin (1/12).

Kondisi ini, lanjut Dedi, sebenarnya sudah diketahui secara luas oleh publik. Namun, ia mengaku pemerintah belum melakukan penanganan secara maksimal.