Jaksa Agung Ungkap Banjir Besar di Sumatrra Dipicu Alih Fungsi Lahan di Hulu DAS
Jaksa Agung ST Burhanuddin saat menyampaikan laporan hasil investigasi Satgas Penertiban Kawasan hutan (PKH) atas bencana ekologis yang menerjang Sumatera, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12). Foto: Youtube Sekretariat Presiden
JAKARTA, 25 Desember 2025 – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap hasil penanganan bencana ekologis yang menerjang ujung barat Indonesia pada akhir November lalu.
Peristiwa yang mencakup banjir bandang disertai tanah longsor itu berdampak pada tiga cakupan wilayah, di antaranya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengklasifikasi hampir 30 perusahaan dan perorangan yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya bencana di tiga provinsi tersebut.
Temuan itu dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam agenda penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara yang digelar di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (24/12).
“Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi berkontribusi terhadap bencana banjir bandang. Satgas PKH telah melakukan klasifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di tiga provinsi tersebut,” ungkap Burhanuddin.
Ia menuturkan hasil analisis Satgas PKH dan Pusat Riset Interdisipliner Intitut Teknologi Bandung (ITB). Temuan ini menunjukkan korelasi kuat antara banjir besar dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dengan alih fungsi lahan masif di hulu sungai, serta daerah aliran sungai (DAS).
“Hilangnya tutupan vegetasi menurunkan daya serap tanah, meningkatkan limpahan air, dan memicu banjir bandang saat hujan ekstrem,” imbuh Burhanuddin.
Selain itu, Satgas PKH juga merekomendasikan agar dilakukan investigasi lanjutan terhadap seluruh subjek hukum yang teridentifikasi tersebut. Langkah ini dengan disertai koordinasi lintas kementerian dan aparat penegak hukum untuk mempercepat penanganan kasus sesuai ketentuan yang berlaku. (Nofika)
