Bisnis Esek-esek Menjamur di Wilayah Industri Tambang dan IKN, Begini Hasil Penilitian Tim dari Tiga Lembaga di Muhammadiyah

JAKARTA, 27 Desember 2025 – Tiga lembaga di bawah naungan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah merilis hasil penelitiannya di wilayah industri tambang di Indonesia Timur dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hasil riset itu mengungkap adanya korelasi antara meningkatnya praktik prostitusi dengan aktivitas industri di dua wilayah sebaran industri tambang besar di Indonesia, yakni Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara dan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Selain itu, juga lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Tim peneliti dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PP Muhammadiyah, dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah menyatakan adanya peningkatan industri tambang di Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Namun dalam praktiknya, sumber daya alam yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, nyatanya hanya dimiliki oleh segelintir orang.

“Masyarakat yang tinggal di sekitar industri tambang pun tidak mendapatkan keuntungan yang memakmurkan kehidupan mereka. Yang terjadi justru sebaliknya, mereka terdampak buruknya dari segi kesehatan maupun hilangnya mata pencaharian termasuk rusaknya kelestarian alam,” ungkap Tim Peneliti dalam laporan yang diterima Pedeo Project, Sabtu (27/12).

Tim peneliti dari lembaga yang bergerak dalam bidang kajian strategis kebangsaan dan publik, hukum dan HAM, serta layanan bantuan hukum gratis dari perspektif Islam moderat ini juga menyinggung dampak industri tambang terhadap menjamurnya bisnis prostitusi.

Hingga akhirnya, bisnis esek-esek itu mengakibatkan penularan penyakit HIV/AIDS yang menyasar para pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Di Kabupaten Morowali, dinyatakan ada smelter milik perusahaan besar PT Indonesia Morowali Park (IMIP). Perusahaan ini bergerak di sektor pertambangan dan pengolahan nikel. IMIP sebagai kawasan indsutri terpadu yang berisi smelter dan sejumlah fasilitas pengolahan nikel itu, merupakan hasil kerja sama beberapa perusahaan asal Tiongkok, termasuk Tsinghan Group dan Zhejiang Huayou Cobalt.

“Kehadiran industri pengolahan nikel di Kabupaten Morowali membuat kualitas udara di sekitar smelter tercemar, memburuknya kualitas udara juga didampingi dengan menjamurnya jasa spa dan prostitusi online,” kata tim peneliti yang terdiri dari Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA Dr. Muhammad Alfian Dja’far, MH Dr. Trisno Raharjo Raja Abdul Rahim, MIP Sukma Aditya Ramadhan, MIP.

Tim mengungkap di sepanjang jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, berjajar jasa spa dan panti pijat yang menyediakan layanan plus. Jaraknya hanya tiga kilometer dari lokasi smelter.

Salah satu desa di sana, yakni Desa Bahomakmur, terdapat sekitar 17 rumah penyedia jasa spa dan pijat tersebut. Adapun saat dihubungi, pihak penyedia jasa menyebut tarif kencan yang mereka patok berkisar antara Rp500 ribu dan Rp1,5 juta untuk durasi kencan yang lebih lama.

“Meningkatnya bisnis prostitusi online di sekitar kawasan smelter semakin terlihat jelas saat aplikasi pesan buatan salah satu negara Asia Tenggara diaktifkan. Aplikasi berwarna hijau tersebut menampilkan berbagai profil pengguna yang sedang online dalam radius wilayah tertentu,” sebut Tim Peneliti.

Begitupun di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kondisinya tak jauh berbeda. Kabupaten seluas 227.683 hektare ini memiliki 66 izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas konsesi yang mencapai 142.964,79 hektare, atau sekitar 60% dari total keseluruhan luas Halmahera Tengah.

Salah satunya, milik PT Indonesia Weda Bay Indsutrial Park (IWIP), dengan kawasan industri pengelolaan nikel di Weda, Halmahera Tengah. Sama seperti PT IMIP di Morowali, perusahaan ini juga hasil patungan dari dua investor raksasa asal Tiongkok, yakni Tsinghan dan Huayou. Sedangkan investor lainnya ialah Zhenshi.

Adapun pembagian saham PT IWIP di antaranya, dimiliki oleh anak perusahaan Tsinghan, Perlux Technology Co. Ltd, sebesar 40%, menjadikannya pemegang saham mayoritas. Dua sisanya, Zhenshi dan Huayou, masing-masing menguasai 30% saham.

“Kawasan industri Teluk Weda di Halmahera Tengah ini, masuk dalam proyek strategis nasional. Industri ini mengelola bahan tambang feronikel dan turunan baterai untuk kendaraan listrik, stainless steel, fasilitas pendukung, dan smelter,” sebut Tim Peneliti.

Pada tahun 2024, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat mencatat sektor pertambangan daerah ini menyerap total 78.000 pekerja. Di antaranya, 68.000 tenaga kerja lokal, dan 4.000 lainnya tenaga kerja asing.

Adapun salah satu desa yang menjadi pusat domisili dari sebagian besar pekerja, ialah Lelilef. Yang menurut catatan kependudukan di Kecamatan Weda pada tahun 2023, ada total 13.282 jiwa, yang terdiri dari 8.498 laki-laki dan 4.784 perempuan.

“Mobilitas tinggi pekerja tambang yang datang dari berbagai daerah, ditambah dengan menjamurnya lokalisasi prostitusi di sekitar area pertambangan, meningkatkan resiko penularan HIV/AIDS melalui perilaku berisiko, seperti hubungan seksual tanpa pelindung, mempercepat penyebaran penyakit ke komunitas setempat,” ungkap Tim Peneliti.

Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kabupaten Halmahera Tengah ini disebut tidak terlepas dari kehadiran losmen bernama “Penginapan Akedoma” di Lelilef. Para perempuan yang menyediakan jasa kebanyakan masih berusia belia, dengan umur antara 15-17 tahun.

Mereka berdatangan dari sejumlah wilayah di Maluku Utara, seperti Tobelo, Ternate, Bacan, Manado, Tamansari, Labuha, dan Surabaya.

Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Lelilef, Asjuati Tawainella menuturkan tingginya mobilitas penduduk hingga kemunculan lokalisasi di sana membuat masyarakat, utamanya pekerja tambang, dibayangi ancaman penyakit menular seksual yaitu HIV/AIDS. Dalam tiga tahun terakhir, tren penularan HIV/AIDS ini disebut meningkat signifikan.

“Pusat-pusat lokalisasi yang menyamar sebagai penginapan dan indekos di Maluku, yang perlahan-lahan terungkap dan bahkan mempekerjakan anak di bawah umur, sesungguhnya mencerminkan dampak sosial yang muncul akibat pesatnya industri pertambangan dan hilangnya mata pencaharian di sektor lain karena operasi tambang yang terus merekrut banyak pekerja,” ungkap Tim Peneliti.

Kemudian, persoalan serupa juga mencuat di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Refinery Development Master Plan (RDMP) dari Pertamina disebut menjadi daya tarik bagi banyak orang, terutama pekerja migran, dan kalangan pengusaha.

Di awal pembangunannya pada 2022, tercatat sebanyak 12.123 tenaga kerja yang didatangkan untuk proyek di era Presiden ke-6 RI Joko Widodo ini. Hingga Juli 2024, jumlah pekerja meningkat pesat menjadi 27.000. Asalnya beragam, sebanyak 30% dari Kalimantan, dan 70% sisanya dari luar Pulau Kalimantan.

“Dampak dari mobilitas masyarakat adalah pertumbuhan populasi yang memungkinkan penyebaran penyakit menjadi tak terelakkan serta kehadiran prostitusi, melalui aplikasi online,” kata tim peneliti.

Tim menemukan praktik prostitusi itu tersebar di tiga wilayah Kecamatan Sepaku, yakni Bumi Harapan, Pasar Sukaraja, dan Pasar Bukit Raya. Bumi Harapan sendiri, merupakan bagian dari kawasan inti pusat pemerintahan atau ring satu IKN. Sisanya, Pasar Sukaraja dan Pasar Bukit Raya, masuk kawasan penyangga atau ring dua IKN.

Adapun praktik prostitusi disebut mulai marak sejak dimulainya pembangunan IKN. Kondisinya jauh berbeda dibandingkan Sepaku yang masih menjadi wilayah biasa yang belum terjamah pembangunan.

Saat dihubungi, para PSK penyedia jasa tersebut menyebut tarif yang biasa mereka patok berkisar antara Rp400.000 hingga Rp750.000 untuk sekali pertemuan dengan layanan full service.

Ada salah satu guest house yang menurut penuturan para PSK, menjadi tempat favorit untuk melayani para tamu, yakni di Sepaku, yang menjadi jantung proyek IKN.

Dinas Kesehatan PPU melaporkan, sejak 2021 hingga Oktober 2024, ada 90 kasus orang yang terjangkit HIV/AIDS. Angka ini disebut mulai meningkat saat 2021. Peningkatan ini memberikan dampak signifikan, terutama bagi perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan tertular.

“Sekitar ratusan PSK yang sudah mengakar di sana dengan memanfaatkan platform media sosial serta aplikasi online untuk menawarkan diri kepada para pelanggannya. Mereka menyatakan bahwa kehadiran mereka dianggap “dibutuhkan” oleh sebagian besar para pekerja pria yang datang dari luar daerah,” ungkap Tim Peneliti.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Tim menyimpulkan bahwa munculnya indsutri seks dan prostitusi sebagai bagian dari aktivitas pertambangan, kemudian berlanjut terhadap peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS.

Tim menyebut, persoalan ini penting, di samping dampak lainnya berupa kerusakan lingkungan dan habitat alam akibat aktivitas pertambangan tersebut.

Selain itu, sebagai bagian dari dakwah bagi masyarakat di sekitar kawasan pertambangan itu, Tim juga memberikan sejumlah catatan kritis kepada organisasi Muhammadiyah, agar:

1) Muhammadiyah perlu melakukan pendampingan dakwah kepada masyarakat baik secara agama maupun kultural, agar warga mendapatkan bimbingan keagamaan secara tepat.

2) Muhammdiyah perlu memberikan penyuluhan melalui kampus (semisal: program KKN atau pengabdian masyarakat oleh dosen) kepada masyarakat sekitar tambang tentang bahaya munculnya prostitusi terhadap anak-anak.

3) Rumah sakit Muhammadiyah dapat membantu mendata warga yang terkena HIV/AIDS serta dicarikan penanganannya, termasuk penyuluhan dampak terhadap pihak keluarga.

4) Muhammadiyah perlu melakukan pendampingan advokasi terhadap warga terdampak agar dapat memperjuangkan hak-hak mereka, sehingga keadilan tetap dimiliki setiap rakyat tertindas, bukan penguasa.

Kemudian, Tim juga mengingatkan kepada pemerintah di tingkat daerah maupun pusat agar kembali meninjau tata kelola aktivitas pertambangan. Kata Tim, bukti-bukti tersebut sudah menunjukkan bahwa rakyat yang selalu mengalami kerugian, selain memicu dampak buruk terhadap kerusakan sumber daya alam.

“Kerusakan tidak hanya terjadi pada alam semesta, tetapi juga alam pikir warga,” pungkas Tim. (Nofika)