Kesulitan Ekonomi, Rakyat Marah Hingga Demonstrasi Besar Pecah Agustus 2025

JAKARTA, 12 Januari 2026 – Aksi massa berlangsung secara masif di seluruh daerah pada Agustus 2025. Demonstrasi besar yang tersebar di 170-an titik wilayah tanah akhir ini dilatarbelakangi pelemahan ekonomi sejak rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) menilai mobilisasi massa besar pada Agustus lalu bukanlah gerakan spontan yang terjadi begitu saja. Persoalan ekonomi disebut menjadi penyebab umum terjadinya unjuk rasa yang berujung ricuh hampir di semua daerah tersebut.

GMLK merupakan organisasi anak muda yang kini aktif mengadvokasi, mengawal, dan memperjuangkan pembebasan tahanan politik di seluruh daerah

“Kita melihat di awal pemerintahan Prabowo, sudah ada pelemahan ekonomi sejak zaman Jokowi,” ujar tegas Rizaldi Ageng Wicaksana, anggota Organisasi Kaum Muda Sosialis (OKMS) yang juga bagian dari GMLK saat konferensi pers secara daring, Senin (12/1/2026).

Saat pelemahan ekonomi terjadi, lanjutnya, sederet program pembangunan yang merampas lahan rakyat justru berlangsung secara masif. Kebijakan yang melemahkan rakyat ini terus berlangsung hingga pemerintahan Prabowo saat ini.

Selama periode awal kepemimpinan Prabowo Subianto, ia menyoroti pemerintah pusat telah melakukan berbagai pemangkasan anggaran di daerah-daerah. Dampaknya, harga kebutuhan pokok melambung naik.

Pada periode awal itu pula, Presiden Prabowo menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%. Tidak itu saja, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga melambung.

“Itu terjadi di banyak daerah yang kami lihat sebagai pemantik perlawanan yang tersebar pada Agustus lalu,” tegas Rizaldi.

Ia lantas mengungkap kembali aksi di Pati, Jawa Tengah pada Agustus 2025 yang dipicu kebijakan tidak pro-rakyat. Warga di sana bangkit dan melakukan perlawanan dengan berdemonstrasi di depan bupati. Dalam peristiwa ini, negara nampak masih merespon dengan kekerasan.

“Nah, perlawanan itu menghasilkan dorongan terhadap demonstrasi di daerah-daerah lainnya. Sebenarnya bukan hanya ikut-ikut, bukan terpantik terhadap demonstrasi di Pati. Namun, itu adalah ekspresi dari kemarahan yang muncul dari kerentanan mereka atas situasi ekonomi hari ini di Indonesia,” terang Rizaldi.

Apalagi, Rizaldi menilai, kerentanan ekonomi turut berkontribusi dalam meningkatkan jumlah pengangguran. Di lain pihak, data versi pemerintah menyebut bahwa kemiskinan Indonesia hanya sebesar 8%.

Yang jelas, ia mencontohan, saat ini pekerja informal yang bekerja tanpa kepastian kontrak semakin bermunculan. Tak terkecuali para anak muda Indonesia yang disebut makin resah dengan situasi seperti ini.

“Itu yang menghasilkan keresahan di kalangan kaum muda. Lulusan SMK, mahasiswa yang baru lulus itu menghadapi situasi di mana mereka takut tidak terserap dalam industri manapun di Indonesia. Itu yang membuat keresahan muncul di masyarakat hari ini” sebut Rizaldi.

Menghadapi realita tersebut, pemerintahan Prabowo sering kali mengaitkannya dengan dugaan tindakan oleh segelintir elit. Hal ini disampaikan saat menanggapi kritik tentang fenomena sosial sejak awal kememimpinannya.

Langkah yang dijalankan, kata Rizaldi, melalui kabinet zaken, Presiden Prabowo sedang berusaha merangkul beberapa pihak yang sebelumnya kerap bertentangan pada rezim sebelumnya. Mulai dari kepolisian, militer, dan elit-elit partai politik.

“Prabowo mencoba menyatukan itu. Kita lihat perkembanagn eskalasi elit militer di dalam pemerintahan, itu ada belasan orang diangkat menjadi menteri ataupun wakil menteri di pemerintahan. Ada juga orang-orang kepolisian yang diberikan jabatan,” ungkap Rizaldi.

Selain itu, pemicu kerasahan publik juga karena berlangsungnya sejumlah proyek strategis pemerintah yang lain. Semisal, proyek penertiban kawasan hutan yang akhirnya turut melegalkan perampasan tanah masyarakat adat.

Juga, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menjadi proyek bagi-bagi jabatan. “Itu juga menghasilkan eskalasi kemarahan rakyat,” tegas Rizaldi.

Keresahan warga juga semakin memuncak dengan kenaikan tunjangan yang sangat tinggi bagi anggota DPR di tengah melemahnya kondisi perekomian di akar rumput.

“Itu hal yang sangat kontras ya, dimana elitnya semakin mendapat hak-hak isntimewa, tapi rakyatnya di sisi yang lain itu semakin menghadapi situasi pelemahan ekonomi. Itu sebenarnya yang menghasilkan kemarahan rakyat di bulan Agustus,” ungkap Rizaldi.

Ia menilai, repons negara dengan melakukan penagkapan besar-besaran pascademonstrasi Agustus, sebagai suatu tindak perburuan dan kriminalisasi, sebagaimana yang terjadi saa rezim Orde Baru berkuasa.

“Prabowo pertama kali mengatakan ada aksi mengarah pada makar, terorisme, itu yang akhirnya melegitimasi aparat kepolisian melakukan perburuan. Mereka yang ditangkap itu bukan karena tindakannya di lapangan, tapi juga bagian besar dari jaringan gerakan-gerakan rakyat yang hingga saat ini terjadi perburuan,” Rizaldi menerangkan.

Atas perburuan yang masih terjadi, ia kembali menekankan bahwa situasi saat Agustus lalu itu bukan ajang ikut-ikutan. Namun, eskalasi kemarahan yang akhirnya terluap akibat berbagai kebijakan yang tidak pro-rakyat sejak enam tahun terakhir. (Nofika)