Banjir dan Longsor Berulang di Muria Raya Jateng, WALHI Soroti Tata Kelola Ruang yang Gagal

JAKARTA, 20 Januari 2026 – Bencana banjir dan tanah longsor yang kembali mendera kawasan Muria Raya Jawa Tengah (Jateng) pada bulan ini menuai sorotan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah. Kawasan Muria Raya meliputi Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.

Bencana hidrometeorologi yang berulang dinilai sebagai akumulasi krisis ekologis yang telah lama berlangsung. Menurut WALHI Jateng, kondisi ini menunjukkan kegagalan tata kelola ruang, pengabaian daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta masifnya aktivitas ekstraktif. Ditegaskan, bencana tersebut tidak dapat dipahami sebagai peristiwa alam semesta.

”Krisis ekologis di Jawa Tengah bukanlah peristiwa insidental, melainkan kondisi yang berulang dan dibiarkan terus berlangsung dari tahun ke tahun,” kata Rizky mewakili WALHI Jawa Tengah dalam konferensi pers hasil Kajian Cepat Merespons Bencana Ekologis Jateng, Senin (19/1/2026).

Analisis WALHI yang salah satunya berdasarkan kompilasi pemberitaan media lokal dan nasional sejak 9 Januari 2026, bencana hidrometeorologi terjadi secara bersamaan. Dampaknya membentang dari kawasan hulu Pegunungan Muria hingga wilayah hilir dan pesisir. Kondisi ini menunjukkan keterkaitan ekologis antara kerusakan kawasan hulu dan bencana di wilayah permukiman.

Tingginya curah hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir dan tanah longsor. Sungai lokal yang berhulu di Kawasan Muria meluap akibat alih fungsi lahan dan lemahnya perlindungan kawasan lindung.

Di Kabupaten Kudus, hujan deras yang terjadi pada 9-14 Januari 2026 telah memicu banjir yang terus meluas di 35 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Banjir dipicu oleh meluapnya Sungai Wulan, Sungai Dawe, serta sejumlah anak sungai yang dinilai tidak mampu lagi menampung debit air akibat sedimentasi dan penyempitan badan sungai.

Sekitar 15.237 kepala keluarga atau sekitar 48.193 jiwa terdampak banjir dengan ketinggian genangan air antara 30 hingga 120 meter di permukiman warga dan jalur transportasi. Ribuan rumah warga dan lahan pertanian juga dilaporkan terendam dan tanaman padi terancam gagal panen.

Selain banjir, Kabupaten Kudus juga dilaporkan mengalami longsor di sejumlah titik di kecamatan. Akibatnya, ratusan orang terpaksa mengungsi ke balai desa, musala, dan fasilitas umum. Dalam peristiwa bencana ini, tiga orang dilaporkan meninggal dunia serta sejumlah warga mengalami luka-luka.

Di Kabupaten Jepara, bencana tidak hanya berupa banjir di wilayah dataran rendah, tetapi juga tanah longsor di kawasan lereng Gunung Muria, khususnya di kecamatan Keling, Donorojo, dan Bangsri, yang dipicu oleh hujan deras dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama.  Secara keseluruhan, sedikitnya terjadi 23 peristiwa banjir, 22 kejadian tanah longsor, dan 24 kejadian angin kencang yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) per 12 Januari 2026, sekitar 6.783 jiwa terdampak. Selain itu, puluhan rumah rusak dan lebih dari 3.000 hektare sawah terendam. Belasan warga juga terpaksa mengungsi akibat ancaman keselamatan.

Kabupaten Pati turut mengalami dampak signifikan akibat meluapnya sungai-sungai utama, seperti Sungai Juwana dan Sungai Silugonggo yang menerima limpasan air dari kawasan Muria. Banjir berdampak pada 93 desa di 19 kecamatan dengan genangan air mencapai 20-70 sentimeter. Sementara tanah longsor terjadi di 10 desa pada 3 kecamatan dengan total 121 lokasi yang berdampak pada 264 jiwa. Selain itu, satu orang juga dilaporkan meninggal dunia.

Rizky mengungkapkan banjir dan longsor di sejumlah titik tersebut telah menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat, lumpuhnya mobilitas warga, akses jalan terputus hingga tidak berfungsinya fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah.

Rizky menegaskan, meluasnya dampak bencana ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam mitigasi bencana. Padahal, jelasnya, BMKG telah mengeluarkan peringatan dan prediksi dini terkait potensi hujan dengan intensitas menengah hingga sangat tinggi sejak awal Januari 2026 hingga Februari.

Menurutnya, Informasi ilmiah tersebut menunjukkan bahwa ancaman hujan lebat bersifat persisten dan berulang, sehingga seharusnya menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah antisipatif dan mitigasi struktural.

”Meluasnya banjir dan longsor di Muria Raya justru menegaskan adanya kesenjangan antara informasi ilmiah yang telah tersedia dengan kesiapan sistem penanggulangan bencana dan tata kelola wilayah, sehingga masyarakat kembali menjadi pihak yang paling terdampak ketika risiko yang telah diprediksi tersebut benar-benar terjadi,” kata Rizky.

Kajian WALHI Jawa Tengah juga menyoroti tren bencana di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2023-2025. Data BPBD Jawa Tengah menunjukkan bahwa banjir dan longsor terus berulang dengan frekuensi tinggi.

Banjir menjadi paling dominan dan cenderung meningkat, menandakan bahwa persoalan utama terletak pada kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), deforestasi dan alih fungsi lahan, aktivitas ekstraktivisme, dan kegagalan tata ruang.

”Rangkaian kejadian ini (banjir dan longsor) mempertegas bahwa bencana di Jawa Tengah telah menjadi agenda tahunan, dengan pola yang sama: kerusakan hulu, kegagalan tata kelola sungai dan pesisir, serta pendekatan penanganan yang reaktif dan berulang, tanpa upaya pemulihan ekologis yang mendasar,” tegas Rizky. (Nofika)