CISDI Sebut MBG Sebagai Program Tergesa-gesa yang Mengorbankan Ribuan Siswa

JAKARTA, 14 Februari 2026 – Kasus keracunan massal akibat dugaan konsumsi hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berulang. Penerima manfaat yang mayoritas para pelajar mengeluhkan sakit, seperti mual, muntah hingga pusing. Mereka harus dibawa ke fasilitas kesehatan (faskes) untuk menjalani perawatan medis.

Realita ini membuat Founder Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih geram. Apalagi, organisasi non-profit yang bertujuan memajukan pembangunan sektor kesehatan ini telah berulang kali menyampaikan kritik dan rekomendasi sebelum program MBG dijalankan hingga sekarang.

Pada September 2025, misalnya, CISDI melayangkan rekomendasi kepada Komisi Kesehatan DPR RI. Salah satunya, menyarankan para wakil rakyat untuk mendesak pemerintah menghentikan sementara atau melakukan moratorium MBG secara menyeluruh.

Alasannya, sejak awal MBG berjalan hingga saat itu, lebih dari 5.000 kasus keracunan yang diduga setelah mengonsumsi hidangan yang dibagikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah.

“Kalau diakumulasikan hingga saat ini sudah ada 21 sampai 22 ribu penerima manfaat menjadi korban keracunan MBG,” ujar Diah dalam tayangan Podcast berjudul Kritik Nggak Dijawab, Makin Banyak yang Bongkar “Cacat” Makan Bergizi Gratis II BENGKEL PEDEO #28, Jumat (13/2/2026).

Berdasarkan temuan CISDI sejak Januari hingga 5 Februari 2026, lanjutnya, keracunan makanan dari program MBG yang terjadi berkisar antara 21-22 ribu penerima manfaat.

Menurut CISDI, tingginya kasus keracunan MBG yang berulang menunjukkan sikap terburu-buru pemerintahan Prabowo Subianto dalam menjalankan program ambisius tersebut. Mulai dari tata kelola, standarisasi pengolahan bahan makanan, kelayakan SPPG, distribusi, dan sebagainya.

Apalagi, pemerintah menargetkan program MBG sudah dinikmati 82,9 juta penerima manfaat pada akhirnya 2025. “Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik,” kata Diah dalam keterangan tertulis pada Jumat (19/9/2025).

Kenyataan ini membuatnya miris. Apalagi, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk program MBG tahun 2025. Dari jumlah tersebut, maka duit yang dikeluarkan untuk memenuhi MBG sekitar Rp1,2 triliun per hari secara nasional.

Diah menilai, sebagian alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, belanja kesehatan, penanganan stunting, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di APBN dialihkan untuk pos MBG dengan dalih efisiensi. Padahal, masing-masing sektor tersebut memiliki program yang juga harus diselesaikan.

Meski demikian, pelaksanaan salah satu program andalan pemerintahan Prabowo Subianto justru membuat penerima manfaat menanggung risiko keracunan makanan. “Pertaruhannya, apakah semua (anggaran) akan ditaruh di MBG. Padahal, di sektor kesehatan masih banyak yang harus dikerjakan. Di (anggaran) stunting juga demikian, dan harus mengejar target penurunan stunting,” Diah menjelaskan.

Pada sektor pendidikan, ia mencontohkan, pemerintah harus memberikan akses yang menjangkau seluruh anak hingga ke pelosok negeri. Hal ini termasuk fasilitas gratis bagi para siswa dari keluarga yang perekonomiannya di bawah garis kemiskinan.

Selama ini, ia mengungkapkan, kehadiran pemerintah belum maksimal di bidang pendidikan. Ia lantas, mencontohkan, kasus bunuh diri yang dilakukan seorang siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara akibat tidak mampu membeli buku tulis dan pena pada awal Februari 2026.

Oleh karena itu, Diah menyebut, alokasi anggaran pendidikan tak seharusnya diambil untuk program MBG. Sebab, permasalahan di sektor yang paling mendasar dan dijamin oleh konstitusi ini belum sepenuhnya teratasi, termasuk pemberian fasilitas sekolah bagi anak dari keluarga miskin.

Ia juga menegaskan, penerima manfaat MBG, khususnya anak-anak tidak selayaknya menjadi korban program ambisi pemerintah. Mereka harus menderita sakit setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan oleh SPPG.

“Kalau memang mau program semacam ini, kenapa tidak dilaksanakan dengan cara yang paling baik sehingga kualitasnya juga terjamin untuk anak-anak kita,” ungkapnya.

Presiden Prabowo tidak menampik terjadinya keracunan yang diduga akibat MBG. Namun, jumlahnya sangat minim, yakni 0,0087 persen. Maka, ia mengklaim pelaksanaan program tersebut sudah 99,99 persen berhasil.

Prabowo menjelaskan bahwa program MBG ini dilatarbelakangi kondisi stunting yang pernah mencapai 25 persen dari total anak Indonesia. Menurutnya, permasalahan itu harus ditangani melalui intervensi langsung pemerintah.

“Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain. Bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah. Langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia,” ujarnya dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet Merah Putih.

Terkait pembiayaan program, Prabowo menegaskan bahwa MBG dibiayai melalui efisiensi dan penghematan anggaran negara. Kepala Negara juga memastikan bahwa defisit APBN tetap terkendali.

“APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri. 3 persen defisit kita saudara-saudara sekalian, 3 persen dari PDB. Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun mengungkapkan capaian signifikan program MBG yang kini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Program ini ditopang oleh lebih dari 22 ribu SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.