Author: Yasyri N. Murtadho
Bukan Alamiah, Walhi Sebut Bencana Ekologis di Sumatra Dampak Kebijakan Pemerintah
JAKARTA, 3 Desember 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut pemerintah dan koorporasi sebagai penanggungjawab utama terjadinya banjir dan longsor di ...Tanda Alam yang Terabaikan Hingga Ratusan Jiwa Melayang dalam Bencana Sumatra
JAKARTA, 2 Desember 2025 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pemerintah tidak melakukan mitigasi bencana ekologis dalam bencana banjir dan longsor ...Koalisi STuEB Perkuat Desakan Penetapan Status Bencana Nasional di Sumatra
JAKARTA, 2 Desember 2025 – Desakan kepada pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional~ di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat ...Warga Terdampak Bencana di Sumatra Berhak Menggugat, YLBHI: Karena Ada Indikasi Pelanggaran Hukum
JAKARTA, 2 Desember 2025 – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menegaskan bahwa korban dan warga terdampak bencana alam berhak mengajukan gugatan ...Korban Bertambah, Akses Terhambat, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra
JAKARTA, 1 Desember 2025 – Jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus bertambah. Berdasarkan ...Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa KPK, ICW: Sinyal Bahwa Lembaga Antirasuah Masuk Angin
JAKARTA, 21 November 2025 – Keengganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dalam kasus dugaan korupsi proyek ...Dinilai Mengancam Kebebasan Ekspresi, Koalisi Damai Desak Pemerintah Tunda Penerapan SAMAN
JAKARTA, 20 November 2025 – Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai) mendesak pemerintah menunda pelaksanaan Sistem Administrasi Muatan (SAMAN) ...MA Tolak Gugatan Perdata ‘Bajingan Tolol’, Rocky Gerung ‘Menang’ Lagi dan Bebas Mengkritik Siapa Saja
JAKARTA, 19 November 2025 – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi David M. L. Tobing dalam perkara perdata “bajingan tolol” yang dilayangkan kepada ...Proses Legislasi RUU KUHAP Bermasalah, Koalisi Akan Laporkan Komisi III ke MKD
JAKARTA, 16 NOVEMBER – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berencana melaporkan seluruh anggota Komisi III DPR ...Koalisi Sipil Somasi Pemerintah dan DPR, Desak Draf RUU KUHAP Dicabut
JAKARTA, 16 NOVEMBER – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melayangkan somasi terbuka kepada Presiden Prabowo dan ...
