Bencana di Sumatra Merenggut Ratusan Nyawa dan Suara Rakyat, Dipicu Perusakan Alam Sistematis

JAKARTA, 11 Desember 2025 – Di waktu yang masih dalam momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Indonesia justru sedang dirundung duka. Nyaris seribu nyawa melayang akibat tragedi banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kemudian, ratusan orang dinyatakan hilang dan jutaan warga terdampak bencana yang melanda pada akhir November lalu.

Hingga Kamis (11/12), sehari setelah peringatan Hari HAM Internasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 990 orang meninggal dunia. Akibat lain dari banjir dan longsor di tiga provinsi wilayah Sumatra itu, 222 orang dinyatakan hilang.

Greenpeace menyebut bencana tersebut sebagai “badai sempurna”. Negara disebut merenggut nyawa sekaligus membungkam suara rakyat secara sistematis di tengah gelombang represi politik yang berlangsung.

Juru Kampanye Laut Bidang Hukum dan HAM Greenpeace Indonesia Fildza Nabila mengatakan bahwa banjir dan longsor yang melumpuhkan tiga wilayah di ujung barat Indonesia itu bukanlah bencana biasa.

Namun, kata dia, sebagai krisis buatan manusia akibat tata kelola yang buruk dan perusakan lingkungan secara sistematis.

“Ketika ekosistem rusak, kapasitas daerah terbatas dan pemerintah abai, ratusan jiwa hilang. Desa-desa terisolasi, infrastruktur vital lumpuh, dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi tanpa akses memadai terhadap air bersih, listrik, layanan kesehatan, serta bantuan darurat,” sebut Fildza.

Selain itu, Greenpeace menilai perusakan lingkungan ini diperparah dengan eskalasi konflik di lapangan. Pada (22/9) di kawasan Toba, Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Sumatera Utara terjadi konflik agraria antara masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari.

Konflik yang berujung bentrokan ini mengakibatkan 34 masyarakat adat terluka. Selain itu, ada empat rumah rusak, 10 sepeda motor dan satu mobil pikap yang dibakar, serta delapan sepeda motor lainnya mengalami kerusakan.

Bahkan, Feny Siregar, seorang mahasiswi Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sedang melakukan riset di desa itu turut menjadi korban pemukulan oleh pekerja PT TPL. Pemukulan terjadi saat bentrokan berlangsung.

Greenpeace mengatakan bahwa konflik agraria itu menjadi bukti nyata yang menggambarkan korporasi dengan dukungan dari aparat, terus mendesak ruang hidup masyarakat adat dan menciptakan bencana sosial di atas bencana ekologis.

Hal ini disebut berkelindan dengan bencana ekologis serupa yang terjadi di wilayah lingkar tambang lain, seperti banjir di Morowali Utara pada Januari 2025.

Morowali Utara, tepatnya di Dusun Towi, Desa Tamunesi, Kecamatan Petasia juga mengalami hal serupa. Banjir bandang yang menimpa wilayah ini pada (10/1) mengakibatkan satu orang tewas dalam kamp perusahaan tambang nikel milik CV Surya Amindo Perkasa (SAP).

Adapun sumber banjir diduga berasal dari penampungan air perusahaan tambang CV Putri Perdana yang jebol. Penampungan air ini berada di lokasi lebih tinggi dari desa. Akibatnya, air bah menerjang kamp perusahaan dan merusak sejumlah peralatan lainnya.

Koordinator Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) perwakilan Sulawesi Tengah Muhammad Saleh mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab bencana ini. Muncul dugaan, aktivitas pertambangan nikel yang melanggar kaidah lingkungan menjadi pemicu banjir bandang di Kecamatan Soyo Jaya.

“Kami sedang investigasi kejadiannya, baru mulai kemarin sore. Mungkin selama seminggu kami masih mencari tahu persis penyebabnya, mungkin setelah investigasi baru kami sampaikan detail,” kata Saleh pada (5/1) yang dilansir dari Mongabay, Kamis (11/12).

Ada juga di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Banjir bandang yang menerjang sejumlah desa di sekitar pertambangan nikel, tepatnya di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada (24/7) setahun lalu, menyebabkan ribuan warga mengungsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Tengah mencatat, per (24/7/2024) total jumlah pengungsi terdampak banjir mencapai 1.726 orang. Jumlah ini tersebar di beberapa posko darurat.

Adapun kata warga setempat, eskploitasi nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara sudah dimulai sejak sekitar tahun 2010. Pertambangan bertambah besar dengan kehadiran Kawasan Industri Weda Bay pada 2018, yang beroperasi dibawah naungan PT Indonesia Weda Bay Indusrial Park (IWIP).

Warga yang tinggal sekitar 50 meter dari bantaran Sungai Kobe mengatakan bahwa daerah tersebut memang rawan banjir. Namun, sebelum perusahaan tambang hadir, air sungai bisa cepat surut bahkan di hari yang sama.

Lebih lanjut, Greenpeace menilai rangkaian peristiwa tersebut membuktikan bahwa pemicu utama bencana yang terjadi di Sumatera adalah kerusakan lingkungan. (Nofika)