Nasional
Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ICW Sebut KKN Makin Marak dan Koruptor jadi Pahlawan
JAKARTA, 10 Desember 2025 – Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka telah lebih dari setahun menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik ...Haris Azhar Dukung Kolaborasi Pemda dan CSO Mewujudkan Pembangunan Berbasis HAM, Ini Langkahnya
JAKARTA, 9 Desember 2025 – Haris Azhar mendorong pemerintah daerah untuk berjalan bersama masyarakat sipil dalam melaksanakan pembangunan berbasis Hak Asasi Manusia ...Pigai Usung Nilai HAM dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, Begini Respons Peneliti Haris Azhar Law Office
JAKARTA, 9 Desember 2025 – Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional perlu dijiwai dengan nilai-nilai hak ...Negara Merugi Rp330,9 Triliun Akibat Korupsi, ICW Desak RUU Perampasan Aset Disahkan
JAKARTA, 5 Desember 2025 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan tren memburuknya penanganan kasus korupsi sepanjang 2024. Laporan ini menunjukkan rendahnya vonis ...UU Tipikor Dinilai Usang, ICW Dorong Pembaharuan Berdasarkan Konvensi Antikorupsi PBB
JAKARTA, 5 Desember 2025 – Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai sudah ketinggalan zaman. Indonesian Corruption Watch ...Aturan Internal Polri Dinilai Kontradiktif, ICJR Desak Presiden Terbitkan Perppu
JAKARTA, 4 Desember 2025 – Peraturan internal kepolisian dinilai bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Institute for Criminal Justice Reform ...Nasib Abu-abu Ratusan Orang Ditangkap Pascademo Agustus, “Lahan Gambut” Pocket Lawyer
JAKARTA, 26 November 2025 – Minimnya transparansi dalam pendampingan hukum terhadap sekitar 900 orang yang ditangkap pascademonstrasi pada Agustus lalu memunculkan gejala ...Eks Dirut PT ASDP Dapat Rehabilitasi Prabowo, Cermin Buram Penegakan Hukum di Indonesia
JAKARTA, 26 November 2025 – Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia ...UU KUHAP Dinilai Mencegah Reformasi Polri, Koalisi Desak Presiden Terbitkan Perppu
JAKARTA, 26 November 2025 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan ...Potensi Bahaya Meluasnya Wewenang Polisi di KUHAP Baru, Dinilai Serupa dengan UU TNI
JAKARTA, 22 November 2025 – Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) yang baru disahkan DPR RI pada (18/11) lalu, menuai ...
